Ketoprak DENSUS 88 di Ujian Nasional

Mei 6, 2008 in tulisan lepas
Tags: densus88, guru, image, komprehensif, militer, orientasi, polri, psikologi, sekolah, senjata, sistem pendidikan, standart, UN

Ketoprak apalagi ini judulnya. Kali ini lakon utamanya Densus 88 yang selama ini identik dengan “pasukan anti teror”. Kemarin pasukan yang identik dengan seragam hitam2 lengkap dengan helm hitam plus senapan laras panjang menelusup ke sekolah-sekolah untuk mencokok para guru (bukan penjahat atau teroris lho) yang kedapatan melakukan kecurangan dengan rupa membantu siswa yang sedang mengerjakan soal UN. Masalahnya, sebegitu krusialkah sampai harus bawa senapan ke dalam sekolah?

Di Kompas ( edisi 24/04/08 dan 06/05/08 ) ada dua pendapat petinggi negara yang membuat saya tersenyum miris. Di satu sisi, Mendiknas Bambang S. menyayangkan keterlibatan langsung Densus 88 seperti yang diutarakan di Kompas. “Memang tidak lazim. Mestinya, kita malu seperti itu’kan,” kata Mendiknas Bambang Sudibyo usai mengikuti rapat terbatas Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5).Di sisi lain Kapolri Jenderal Polisi Sutanto sepertinya menyatakan sejak dari dulu kami bekerja sama dalam hal pelaksanaan ujian nasional. Kerlibatan Densus 88 itu dianggap hal yang wajar karena mereka juga anggota Polri, dan sepertinya memberi dukungan hanya karena Densus 88 bisa mencokok 16 guru di SMAN Lubuk Pakam 2 Sumut.

Coba kita tengok ke belakang, dulu saya menjalani EBTANAS (nama lain UN dulu) dengan rasa tenang, yang hanya di jaga guru yang ditukar dengan guru sekolah lain. Itu sudah cukup rasanya. Namun sepertinya sekarang hal seperti UN ini sudah menjadi benang kusut kusai. Disamping masalah utama, yang menurut saya UN sekarang ini mencerminkan orientasi hasil dengan amat sangat mengabaikan proses pembelajaran itu sendiri. Kemana hasil rekap penilaian secara komprehensif siswa selama belajar bertahun-tahun? Yang sebetulnya adalah esensi dari sistem pembelajaran itu sendiri. Kalau begitu kepalang basah saja, sekolah hanya seperti les bimbingan belajar yang cukup latihan soal2 UN saja. Orientasi hasil tho ? Sistem dan prosedur UN sekarang ini membentuk frame di mata insan pendidikan bahwa UN itu hantu yang membuat paranoid.

Jika dihubungkan dengan kondisi psikologis bangsa, wah bahasannya akan semakin panjang. Namun polemik pendidikan ini sedikit banyak berhubungan dengan labilnya kondisi bangsa ini sendiri. Ini pe-er bagi kita semua terutama Mendiknas, bagaimana membuat sistem UN yang lebih kondusif namun tetap terpantau dengan baik. Lebih memikirkan bagaimana mengintegrasikan orientasi proses dan sebuah penilaian akhir (orientasi proses) yang seimbang. Karena yang lebih penting di sini adalah bobot kompetensi siswa itu sendiri untuk menimba ilmu di institusi yang lebih lanjut.

Saya miris dengan apa yang dilontarkan Kapolri. Apa yang dikatakannya bisa memberi arti, bahwa anggota polri manapun bisa masuk ke sekolah. Buktinya Densus 88 menunjukkan prestasinya dengan penangkapan 16 guru di Deli Serdang. Sekalian saja bawa tim gegana masuk sekolah pak! Sebuah ungkapan yang menurut saya sangat dangkal, dengan mengabaikan kondisi psikologis. Para siswa sudah cukup stres dengan standart kelulusan UN yang semakin tinggi. Perlu ketenangan dan konsentrasi tinggi dalam mengerjakan soal, ketika melihat angkatan bersenjata plus atribut lengkapnya, apa tidak semakin syok? Apakah itu mendukung untuk membentuk suasana yang kondusif dan tiadak memecah konsentrasi siswa? Sebegitu menegangkan kah UN sampai harus dijaga orang yang bersenjata? Siapa yang mau ditembak? Guru yang berbuat curang memang seharusnya tidak berbuat demikian. Tapi mari tengok dulu apa yang menjadi muara masalahnya. Bisa saja seorang guru juga pesimis dan takut anak didiknya tidak lulus. Nah, mungkin saja guru juga merasa standart kelulusan itu terlalu naif, padahal mereka pelaku langsung pendidikan yang seharusnya diajak urun rembug dalam menentukan standart kelulusan. Kalau guru saja khawatir apalagi siswanya.

Menurunkan pasukan bersenjata (bukan berarti mengesampingkan fakta bahwa ada polri berpakaian safari) bahkan bisa menunjukkan kekerdilan polri sendiri. Menunjukkan kepada generasi penerus bahwa mengatur harus memakai senjata. Kewibawaan ada di pucuk senjata, begitukah? Kewibawaan seorang pengayom dan pelindung masyarakat melekat pada jati diri, bukan pada atribut. Cukuplah anggota polri yang berpakaian safari, gagah, berwibawa, kalau bisa yang ganteng2, yang masuk mengawasi sekolah2. kalaupu senjata memang prosedur dari profesi, cukuplah pistol dibalik baju. Mungkin bisa memberi rasa tenang dan kondusif. Kalaupun ada siswa yang melirik pasti karena ada pemandangan yang enak di lihat seperti anggota polri yang gagah tampan kali Kita perlu menengok apa yang diungkapkan Andrea Hirata di salah satu program TV1, bahwa kita perlu mencontoh negara2 lain seperti Prancis yang sistem pendidikannya begitu tertata dan kondusif. Dari A sampai Z sudah terpatok dengan jelas. Bukannya mengikuti Myanmar yang semuanya serba junta militer, karena itu akan menjadi bumerang bagi pihak militer sendiri dalam mengubah image negatif-nya selama ini.

Kembali ke permasalahan UN sendiri, apakah saat ini sudah saatnya sistem UN yang sekarang ini diberlakukan? Bukan hanya perkara harus atau tidak harus, sekarang atau nanti, mengingat ada beberapa catatan untuk Diknas sendiri, contohnya:

-   pembangunan fasiilitas pendidikan maupun standart mutu pendidikannya apakah sudah merata dari Sabang sampai   Merauke? mengingat yang dekat dengan kantor pusat pemerintahan saja masih banyak sekolah yang mau roboh apalagi yang di luar. 

-   apakah sistem UN sekarang tidak semakin mengaburkan makna dari pendidikan itu sendiri. karena pendidikan itu proses. membuat siswa merasa takut tidak lulus, takut dimarahi kalau tidak lulus, dan guru pun juga takut anak didiknya banyak yang tidak lulus. BUKAN KARENA TAKUT NANTI BODOH, TAKUT NANTINYA TIDAK TERCERAHKAN.

Ini Pe-Er yang sangat pelik sebenarnya untuk Diknas dan semuanya. Benahi dulu semua prasyarat2 yang harus dipenuhi jangan dengan tiba2 membuat aturan-aturan yang serta merta memunculkan masalah baru dan tidak menjawab. Jika parameter ukur menunjukkan kita siap menjalankan aturan tersebut dan semua sudah terstandarisasi baru maju jalan.